GALERI FOTO
Selengkapnya
GALERI VIDEO
Selengkapnya
VIDEO BAHAN AJAR
Selengkapnya
PENCARIAN
PERIJINAN
Masyarakat memiliki kesempatan yang seluas-lusnya untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan, khususnya melalui program kursus. Ketentuan ini diatur oleh undang-undang sistem pendidikan.

Kursus sebagai salah satu satuan pendidikan pada jalur pendidikan nonformal sangat fleksibel dengan kebutuhan masyarakat dan tuntutan dunia usaha/industri.

Kursus diselenggarakan bagi masyarakat yang memerlukan bekal pengetahuan, keterampilan, kecakapan hidup dan sikap untuk mengembangkan diri, mengembangkan profesi, bekerja, usaha mandiri, dan/atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

Penyelenggaraan kursus harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan Negara sebagai bagian dari akuntabilitas publik.

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 62 mengamanatkan bahwa setiap satuan pendidikan formal dan nonformal wajib memperoleh izin Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
  • Dasar Hukum
    - Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
    - Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
    - Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah
    - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
    - Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 1998 tentang Pembinaan Kursus dan Pelatihan Kerja
    - Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 261 /U/1999 tentang Penyelenggaraan Kursus

  • Penerbitan Izin Kursus
    Izin kursus diterbitkan oleh Bupati/Walikota atau Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/ Kota atas nama bupati/walikota, sebagai bentuk pemberian legalitas atas penyelenggaraan kursus di wilayah kerjanya

  • Izin kursus bertujuan untuk:
    - Memudahkan dalam pembinaan don pengembangan kursus
    - Memelihara don meningkatkan mutu penyelenggaraan
    - Mengarahkan, menyerasikan don mengembangkan kursus guna menunjang suksesnya program pembangunan bidang pendidikan
    - Melindungi kursus terhadap penyalahgunaan wewenang, hak dan kewajiban setiap jenis kursus
    - Melindungi konsumen

  • Masa Berlaku
    Izin kursus berlaku 4 (empat) tahun dan dapat diperpanjang kembali dengan mengajukan permohonan perpanjangan dengan melampirkan persyaratan-persyaratan yang berlaku.

    Apabila lembaga yang mengajukan izin pendirian belum memenuhi persyaratan maka pemerintah daerah dapat menerbitkan surat terdaftar hingga lembaga tersebut memenuhi persyaratan untuk jangka waktu paling lama 6(enam) bulan.

  • Persyaratan dan Izin
    a. Izin penyelenggaraan kursus bagi lembaga perseorangan, kelompok orang, lembaga sosial/yayasan, perseroan terbatas harus melengkapi:
    - Program dan isi pendidikan dalam bentuk struktur kurikulum
    - Jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaha kependidikan
    - Sarana dan prasaeana yang memadai baik jumlah dan kualitasnya
    - Pembiayaan yang diuraikan dalam komponen biaya investasi, biaya personal (yang harus dikeluarkan oleh peserta didik)
    - Rencana sistem evaluasi dan sertifikasi
    - Rencana manajemen dan proses pendidikan dalam bentuk uraian manajemen pengendalian mutu dan metodologi pembelajaran
    - Persyaratan lain mengenai perizinan kursus yang bersifat administrasi ditentukan oleh Pemerintah Daerah setempat

    b. Izin penyelenggaraan kursus bagi badan usaha yang didirikan dalam rangka penanaman modal asing ditambah persyaratan berikut:
    - Kerjasama dengan lembaga kursus yang sudah mendapatkan ijin
    - Mendapatkan rekomendasi dari Departemen Pendidikan Nasional
    - Mendapatkan izin/keterangan penanaman modal asing dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan izin/keterangan dari Departemen Tenaga Kerja bagi yang menggunakan tenaga kerja asing

    c. Ketentuan khusus:
    Sekolah, perguruan tinggi atau institusi lain yang menyelenggarakan kursus untuk masyarakat umum dengan memanfaatkan sarana/prasarana milik pemerintah dapat mdiberikan izin kursus sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan-perundangan yang berlaku.

  • Prosedur pengurusan izin
    - Calon penyelenggara kursus mengajukan izin untuk setiap jenis kursus yang akan diselenggarakan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dengan melampirkan persyarata-persyaratan yang ditentukan
    - Lembaga kursus yang telah memperoleh izin harus memperpanjang izin kursus selambat-lambatnya satu bulan sebelum izin kursus berakhir dengan melampirkan fotocopy izin penyelenggaraan kursus sebelumnya dan persyaratan lain sesuai ketentuan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota

  • Pengawasan dan Sanksi

    Pengawasan
    a. Pemerintah, pemerintah daerah, dewan pendidikan melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pendidikan pada semua jenjang dan jenis pendidikan dan kewenangan masing-masing
    b. Pengawasan dilakukan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas public

    Bentuk Pelanggaran
    Pelanggaran atau penyalahgunaan izin penyelenggaraan dapat berupa:
    a. Penipuan publik, antara lain memberikan janji-janji kepada peserta didik untuk disalurkan setelah lulusan, tetapi ternyata tidak terbukti
    b. Pemalsuan dokumen
    c. Penyalahgunaan izin

    Sanksi
    a. Penyelenggara kursus yang beroperasi tanpa izin dapat dikenai pidana penjara paling lama 10 tahun dan/atau pidana denda paling banyak 1 milyar rupiah
    b. Bagi lembaga kursus yang menyalahgunakan izin kursus maka dinas pendidikan kabupaten/kota dapat memberi sanksi berupa teguran lisan, teguran tertulis, atau pencabutan izin kursus
AGENDA
25-06-2014 s/d 27-06-2014
Konvensi Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional (RSKKNI) Bidang Fotografi
di Harris Hotel Batam Centre, Jl. Engkau Putri Batam Centre Kota Batam, Kepri
23-06-2014 s/d 25-06-2014
Workshop Pengumpulan dan Validasi Data LKP
di Hotel Victoria, Jl. Lambung Mangkurat No. 48, Banjarmasin, Kalimantan Selatan 70111, Indonesia, Telp +62 511 3360111
18-06-2014 s/d 20-06-2014
Konvensi Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional (RSKKNI) Bidang Pekarya Kesehatan
di Hotel Harris Riverview Kuta, Jl. Raya Kuta 62 A Badung, Bali
12-06-2014 s/d 14-06-2014
Workshop Pengumpulan dan Validasi Data LKP
di Hotel Splash Bengkulu
11-06-2014 s/d 13-06-2014
Review Draft Bahan Ajar Kursus dan Pelatihan dalam Bentuk Buku Cetak
di @HOM Platinum by Horison, Jogyakarta, Jl. Gowongan Kidul 57 Jogyakarta
10-06-2014 s/d 14-06-2014
Apresiasi/Penghargaan Peserta Didik Kursus dan Pelatihan Tingkat Nasional
di Hotel Harris Bandung, Jl. Peta 241 Pasir Koja Bandung
09-06-2014 s/d 11-06-2014
Workshop Pengumpulan dan Validasi Data LKP
di Hotel Mercure Batam, Kepri
 
FITUR UTAMA
Nomor Induk Lembaga Kursus
NIPUK
Uji Publik
Test Bakat Kewirausahaan
Penelusuran Lulusan
Kisah Sukses Peserta Didik
Cyber Market
Daftar Penerima Blockgrant
Sistem Penilaian Pelayanan Prima
Sistem Informasi Eksekutif
  
LOWONGAN & PENCARI KERJA
Entry Lowongan Kerja
Pendaftaran Pencari Kerja
Login/Logout Pencari Kerja
Link Informasi Kerja
Informasi Lowongan Kerja
Informasi Pencari Kerja
  
Direktorat Pembinaan Kursus & Pelatihan
Ditjen Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal
Kementerian Pendidikan & Kebudayaan
Gedung E Lantai 6 Kompleks Kemdikbud
Jl Jendral Sudirman Senayan - Jakarta
Telp/Faks. 021-5725041
Email: ditbinsus@yahoo.co.id
 
2014 © Direktorat Pembinaan Kursus & Pelatihan | Ditjen Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal | Kementerian Pendidikan & Kebudayaan